“HUMAN ERROR” SEBAGAI LINGKARAN SETAN (VICIOUS CIRCLE) KEMISKINAN
Globalisasi dan kapitalisme acap dituding sebagai penyebab kesengsaraan mayoritas penduduk dunia. Jurang perbedaan antara kaya dan miskin lebar, bahkan ketimpangan antara kaum berpunya dan terpinggirkan di semua negara pun memburuk[1]
Jurang kemiskinan saat ini semakin melebar bahkan nyaris menunjukkan situasi yang tidak bisa dianggap remeh lagi. Tinggal dan hidup di bumi yang nyaris memiliki sumber daya berlimpah seharusnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdiam di bumi tersebut. Namun di Indonesia sepertinya hal tersebut tidak berlaku. Arah dan kebijakan pengelolaan SDA yang berorientasi pada pemilik modal asing semakin menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Kapitalisme justru sedang berlangsung di negara ini. Kekayaan emas dan tembaga Indonesia di Bumi Papua, karena kelemahan negoisasi dan juga korupsi, lebih banyak dinikmati oleh Freeport, perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang tadinya Cuma pemain kelas gurem. Meskipun peraturan menyebutkan royalti tambang emasnya mestinya 3,75%, Freeport selama ini hanya membayar 1% kepada pemerintah.
Erry Riyana Hardjapamekas, Ketua Tim Kesekretariatan Extrarctive Transparency Initiatif (EITI) Indonesia, mengungkapkan bahwa 30% miliarder baru dari Indonesia adalah pengusaha batu bara, begitu pula,18% dari nilai kapitalisasi pasar saham di Indonesia merupakan nilai kapitalisasi dari perusahaan batu bara.[1] Namun, hingga saat ini kontribusinya terhadap pendapatan negara tidak lebih dari 3%, dan banyak bekas daerah tambang batu bara seperti di Bangka Belitung atau Kalimantan yang kini merana dan tidak sedikit warganya yang tetap hidup dalam kemiskinan.
Dalam buku Todaro:Pembangunan Ekonomi Bab Lima, disebutkan bahwa pembangunan GNI membutuhkan GNI yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Namun masalah dasarnya bukan hanya bagimana menumbuhkan GNI, tetapi juga siapakah yang akan menumbuhkan GNI, sejumlah besar masyarakat yang ada dalam sebuah negara ataukah hanya segelintir orang didalamnya. Jika yang menumbuhkan hanyalah orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat pertumbuhan GNI itu pun hanya akan dinikmati oleh mereka saja,sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah.
Selain dikuasai oleh globalisasi kapitalisme, kemiskinan di Indonesia disebabkan karena pemerintah umumnya menutup akses mayoritas rakyatnya untuk menerapkan kapitalisme. Contohnya adalah: kesulitan proses birokrasi dan formalitas dalam mengurus administrasi permohonan dana untuk modal usaha. Peraturan dan hukum yang dibuat kaum elite telah membuat mayoritas warga tersandera di sektor ekstralegal dan terputus dari jaringan kapitalisme dunia.
Kaum elite disektor formal semakin kaya, sementara mereka yang di luar semakin jauh tertinggal. UKM (usaha kecil menengah) merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian, namun UKM tidak dapat berjalan sendiri, UKM membutuhkan peran serta pemerintah dalam melindungi hak penggusaha kecil terkait dengan regulasi dan menjamin kestabilan siklus perekonomian dalam negeri. Namun belakangan sejak krisis moneter melanda Bangsa Indonesia pada tahun 2007, beberapa UKM terpaksa gulung tikar. Pada saat yang bersamaan dunia dihadapkan pada situasi perdagangan bebas. Disatu sisi para pengusaha UKM masih harus jatuh bangun dalam menggerakkan perekonomian, dan pada saat itu juga harus menghadapi kenyataan untuk menghadapi perdagangan bebas. Pengusaha UKM Indonesia harus mampu bersaing dengan produk dari luar yang akan merajai pasar Indonesia.
Sehubungan dengan permasalahan secara umum yang dialami oleh UKM, Badan Pusat Statistik (2003) mengidentifikasikan sebagai berikut[2]:
(1) Kurang permodalan
(2) Kesulitan dalam pemasaran Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004 116
(3) Persaingan usaha ketat
(4) Kesulitan bahan baku
(5) kurang teknis produksi dan keahlian
(6) keterampilan manajerial kurang
(7) kurang pengetahuan manajemen keuangan
(8) iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan)
A. Lingkaran Setan Kemiskinan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai Produk Domestik Bruto (PDB atau GDP) alias total nilai barang dan jasa yang dihasilkan Indonesia pada 2010 mencapai Rp.6.422,9 triliun. Ini merupakan kenaikan dibandingkan PDB pada 2009 yang sebesar Rp.5.603,9 triliun. Tahun 2011 diperkirakan PDB Indonesia sudah mencapai Rp.8000 triliun. Namun angka yang ditampilkan tidak dapat dikatakan secara serta merta bahwa angka tersebut tercermin pada kondisi perekonomian sesungguhnya yang terdapat di lapangan. Pemerintah hanya membahas mengenai peningkatan dan pertumbuhan dalam angka-angka statistik. Berikut adalah APBN dalam triliun rupiah:
Tabel 1. APBN dalam triliun rupiah
Rincian
|
2012
|
2011
|
Pendapatan Negara
|
1.311,4
|
1.162,3
|
1. Pendapatan Pajak
|
1.032,6
|
877,0
|
2. Pendapatan bukan Pajak
|
278,0
|
287,0
|
3. Hibah
|
0,8
|
4,7
|
Belanja Negara
|
1.435,4
|
1.313,4
|
1. Belanja pemerintah pusat
|
965,0
|
908,4
|
2. Transfer ke daerah
|
470,4
|
405,1
|
Pembiayaan
|
124,0
|
151,1
|
1. Dalam negeri
|
125,9
|
153,2
|
2.Luar Negeri
|
- 1,9
|
- 2,1
|
Sumber: Direktorat Jenderal Fiskal, Kementrian Keuangan RI
Angka-angka pertumbuhan perekonomian secara tidak langsung membuat para pemangku jabatan politik dalam bidang perekonomian semakin terlena. Seakan-akan kondisi perekonomian bangsa Indonesia baik-baik saja. Masalah perekonomian merupakan akar permasalahan berantai dalam tatanan kehidupan suatu warga negara. Situasi perekonomian seakan tidak berhenti melahirkan masalah, hal ini akan berbanding lurus dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin melambung tinggi.
Kaum borjuis semakin kaya dan mereka kaum marginal akan semakin terpuruk keadaannya. Pemerintah tentunya telah melakukan beberapa program pengentasan kemiskinan, namun dari tahun ke tahun berbagai kasus dampak kemiskinan semakin menghantui masyarakat. Kemiskinan telah menyeret kaum marginal dalam situasi keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus berjalan dengan cara-cara yang tidak rasional lagi sehingga kekerasan dan kriminalitas semakin meraja lela.
Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah namun belum optimal adalah sebagai berikut:
1 Pembagian beras raskin
Fakta dilapangan: banyak pihak yang tidak berhak ikut menikmati pembagian beras raskin banyak penyaluran di beberapa daerah tertinggal tak tepat sasaran. Proses distribusi masih tidak merata dan belum memenuhi azas keadilan. Masih ada masalah kemiskinan karena ada program yang tak tepat sasaran. Raskin misalnya yang harusnya tidak menerima malah menerima, atau sebaliknya.
2. Pemberian BLT
Pemberian bantuan BLT juga masih menjadi kontroversi. Kasusnya sama dengan pembagian beras raskin, warga yang berhak mendapatkan bantuan BLT terkadang justru tidak menerima sama sekali. Belum ditambah dengan pemotongan biaya administrasi oleh aparat setempat semakin menunjukkan bahwa BLT pun bukan solusi terbaik dalam pengentasan kemiskinan. Kebijaksanaan seperti ini justru semakin membentuk watak pemalas bagi warga miskin. Mereka hanya bergantung dan berharap pada bantuan setelah itu habis dan kembali lagi seperti semula.
3. PNPM Mandiri.
Program PNPM pada dasarnya memiliki konsep yang mengarah pada pembangunan perekonomian kerakyatan, setiap desa akan mendapatkan jatah dana pembangunan untuk meningkatkan perbaikan perekonomian dan kemandirian desa. Mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Akan tetapi fakta dilapangan yang terjadi adalah masalah penyelewengan dana PNPM. Berbagai masalah akhirnya muncul di permukaan, penyalahgunaan dana anggaran, korupsi, dugaan proyek fiktif, penggelapan, pengerjaan proyek yang tidak maksimal, dana macet, dll.
Program pengentasan kemiskinan di atas diharapkan mampu memberi perubahan dalam kehidupan perekonomian masyarakat kelas ekonomi ke bawah. Akan tetapi semakin lama, yang jelas terlihat adalah berbagai ketidakberesan dalam pengelolaan program tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkaran setan dalam permasalahan kemiskinan adalah program yang tidak tepat guna dan human eror.
Kedua faktor inilah yang menyebabkan kemiskinan, program pengentasan kemiskinan seolah seperti fatamorgana, dari kejauhan terlihat begitu jelas namun ketika di telusuri ternyata semuanya hanya kekosongan. Program seperti itu sama halnya dengan program “pepesan kosong”. Human eror inilah yang menyebabkan kerusakan paling banyak, mereka yang diharapkan mampu mengelola berbagai program pengentasan kemiskinan justru mereka pula lah yang menciptakan jurang kemiskinan tersebut.
Disisi lain masyarakat yang mencoba untuk berwirausaha harus menelan pil pahit bahwa para pengusaha UKM seperti berjalan sendiri dalam mengembangkan perusahaannya. Sampai saat ini belum ada program pemerintah yang benar-benar menangani keberlangsungan UKM agar tidak terberangus dalam arus perdagangan bebas yang semakin merajai pasar dunia. Produk dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk luar padahal secara kualitas produk dalam negeri mampu bersaing. Produk dalam negeri kalah bersaing disebabkan biaya/harga produk luar negeri lebih murah. Mahalnya produk dalam negeri disebabkan karena biaya produksi yang terlalu tinggi.
Situasi seperti ini tidak akan pernah membawa bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis kemiskinan. Sistem kapitalis dunia sebagai faktor eksternal telah menguasai bangsa Indonesia dalam perubahan siklus tata perekonomian dunia, semakin diperparah dengan kondisi perekonomian carut marut dari dalam negeri yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan human error itu sendiri. Pemerintah bertindak sebagai pelindung hak-hak warga negara justru terlihat seperti memangsa warganya sendiri.
B. Solusi
Sistem kapitalis luar dan dalam benar-benar telah membelenggu warga negara dalam menjalankan
perekonomian di negeri ini. Ketika satu kelompok berusaha untuk bangkit dan maju menghadapi
tantangan globalisasi, dari arah yang berlawanan akan datang satu kelompok yang akan membabat habis
kemandirian dan kreativitas anak negeri. Akses untuk maju dan berkembang ditutup dengan berbagai
macam kedok “legalitas” agar kemandirian dan kreativitas tersebut mati terkubur.
Program pengentasan kemiskinan selama ini pada dasarnya hanya menyelesaikan permasalahan secara
instan. Program pengentasan kemiskinan cenderung terlihat lebih mirip program “Simpati” untuk
menaikkan popularitas pemimpin negara. Program pengentasan kemiskinan hanya melihat masalah
kemiskinan secara terpisah-pisah atau dapat dikatakan bahwa program pengentasan kemiskinan hanya
memoles struktur bagian luar, apa yang terlihat oleh mata maka yang diselesaikan hanya masalah itu
saja. Program pengentasan kemiskinan tidak pernah mencoba untuk memutus rantai lingkaran setan.
Semua aspek kemandirian ekonomi sepertinya telah terbelenggu dan tidak mampu untuk bangkit.
Bangsa ini tidak akan mungkin menghadapi persaingan perekonomian dunia jika pondasi perekonomian
dalam bangsa sendiri tidak memiliki arah dan tujuan jelas. Human error dan program pepesan kosong
adalah rantai yang mengikat kaki anak bangsa untuk maju membangun negeri.
Solusi ekonomi untuk menghadapi tantangan ini tidak dapat dirumuskan begitu saja, akan tetapi jika
kita mengurai akar permasalahan ekonomi yang terjadi maka diharapkan kita dapat menemukan benang
merah yang dapat diurai dan melihat secara objektif permasahan yang sesungguhnya. Sebelumnya telah
dikatakan bahwa human error dan program pepesan kosongmerupakan permasalahan utama yang
membelenggu bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan. Solusi sederhana yang bisa ditawarkan
dalam paper ini adalah gerakan kemandirian rakyat itu sendiri dalam melawan human error.
Memang bukan perkara mudah apalagi birokrasi di bangsa ini dikuasai oleh orang-orang yang memiliki
kekuasaan dan kekuatan untuk menghancurkan sesuatu yang dianggap mengancam kedudukan mereka.
Namun sampai kapan bangsa ini terjajah oleh sistem yang ada dalam negeri sendiri, SDA dikuasai
perusahaan asing, warga kesulitan memperoleh akses untuk mandiri, birokrasi yang memenjarakan,
koruptor semakin buas, lantas apa lagi yang bisa dilakukan jika hampir disemua sisi fundamental negara
ini dihalangi oleh kekuatan dan kekuasaan human error.
Reformasi disemua bidang merupakan satu solusi untuk mengatasi permsalahan ini. Namun jangan
sampai reformasi itu sendiri bersifat sementara,hanya memerangi kekuasaan yang nampak dari luar.
Oleh karena itu reformasi yang dilakukan harus memiliki rencana matang tentang apa yang akan
dilakukan setelah tujuan tercapai, jangan sampai reformasi bangsa ini harus tertahan dan koma seperti
tragedi pengulingan pemerintahan Housni Mubarak, yang terlihat kebingungan setelah berhasil
melakukan revolusi.
Semangat bangsa Indonesia untuk bangkit jangan hanya menjadi sebuah euforia sehari saja, karena
bangsa ini sudah terlalu lelah untuk mengalami euforia dari masa ke masa namun tidak menghasilkan
rencana teknis yang strategis dan tepat sasaran. Selain itu euforia semacam ini bisa saja dimanfaatkan
oleh segelintir orang yang juga memiliki keinginan terselubung dan bersembunyi dibalik pergerakan
rakyat.
C. Referensi
Info Tempo. Hernando de Soto: Gagasan Kontroversial dari Dunia Ketiga.2006
Joko Sugiarsono.Skenario Menggemukkan Pundi-Pundi Pembangunan.2012.SWA
[1] Info Tempo. Hernando de Soto: Gagasan Kontroversial dari Dunia Ketiga.2006.hal.77
***
Comments
Post a Comment
Apa pendapatmu?